masukkan script iklan disini
Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Timses Prabowo-Sandi ke Bawaslu - Lembaga penyelenggara pemilu harus menjadikan pelaporan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini sebagai momen untuk membuka tabir fakta yang sebenarnya tentang beredarnya berita dan informasi hoaks dan fitnah politik. Terlebih Hoax yang sepanjang 2014 hingga 2018 ini terus menyerang Jokowi-KH Ma'ruf dan PDI Perjuangan.
Sekedar informasi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Timses Prabowo-Sandi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini lantaran Hasto dalam satu kesempatan menyinggung capres yang suka sekali menebar fitnah. Ucapan Sekjen PDI Perjuangan itu lalu dikaitkan dengan Capres Prabowo.
Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK), Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, pelaporan itu adalah pintu masuk bagi Bawaslu untuk membuka kotak pandora kampanye hoaks dan fitnah.
Foto/Tribunnews.com
Selama ini yang sering mendapat hoaks dan fitnah adalah memang Paslon Jokowi-KH Ma'ruf. "Hal ini akan menegaskan bahwa apakah sumber fitnah dan hoaks tersebut berasal dari mana, apakah memang ada pihak ketiga yang menunggangi perseteruan dua kubu tersebut atau malah justru serangan-serangan tersebut berasal dari kubu yang berlawanan dengan calon petahana," ujar Muradi, Jumat (28/12/2018).
Hal itu akan berdampak positif bagi pelaksanaan pemilu yang baik. Harus dibuka tabir tentang siapa sebenarnya yang berperan dalam serangan hoaks dan fitnah. Menurut Muradi, harus jujur diakui, bahwa penyebaran hoaks dan fitnah itu sangat sistematis dan terukur. Padahal, lanjutnya, demokrasi tidak bisa berbasis pada data bohong dan berisi fitnah.
Karena itu demokrasi harus bisa diwujudkan dalam tatanan yang lebih fair, adil dan terukur. Sejauh hal itu bisa dilakukan, indonesia akan berada fase tatanan politik yang lebih dewasa dan matang. Karenanya, Bawaslu harus secara lugas mengupayakan data dan informasi yang berasal dari laporan dan juga keterangan Hasto, demi mmemastikan pelaksanaan pemilu 2019 bebas dari fitnah dan hoaks.
"Dengan bebas dari fitnah dan hoaks, maka diharapkan pilpres dan pileg 2019 ini akan berisi debat dan adu gagasan serta program yang mana akan mengantarkan publik lebih obyektif dalam menilai siapa yang paling baik untuk dipilih," bebernya.
Baginya, kotak pandora terkait hoaks dan fitnah yang diarahkan ke pasangan Jokowi-Ma’ruf yang dilakukan secara sistematis harus dibongkar. Ukuran keberhasilannya akan bisa terlihat nanti.
"Yakni berhentinya serangan hoaks dan fitnah ataupun setidaknya berkurang dan diisi oleh adu gagasan dan program," kata dia. /Sumber
Sekedar informasi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dilaporkan oleh Timses Prabowo-Sandi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini lantaran Hasto dalam satu kesempatan menyinggung capres yang suka sekali menebar fitnah. Ucapan Sekjen PDI Perjuangan itu lalu dikaitkan dengan Capres Prabowo.
Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK), Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, pelaporan itu adalah pintu masuk bagi Bawaslu untuk membuka kotak pandora kampanye hoaks dan fitnah.
Selama ini yang sering mendapat hoaks dan fitnah adalah memang Paslon Jokowi-KH Ma'ruf. "Hal ini akan menegaskan bahwa apakah sumber fitnah dan hoaks tersebut berasal dari mana, apakah memang ada pihak ketiga yang menunggangi perseteruan dua kubu tersebut atau malah justru serangan-serangan tersebut berasal dari kubu yang berlawanan dengan calon petahana," ujar Muradi, Jumat (28/12/2018).
Hal itu akan berdampak positif bagi pelaksanaan pemilu yang baik. Harus dibuka tabir tentang siapa sebenarnya yang berperan dalam serangan hoaks dan fitnah. Menurut Muradi, harus jujur diakui, bahwa penyebaran hoaks dan fitnah itu sangat sistematis dan terukur. Padahal, lanjutnya, demokrasi tidak bisa berbasis pada data bohong dan berisi fitnah.
Karena itu demokrasi harus bisa diwujudkan dalam tatanan yang lebih fair, adil dan terukur. Sejauh hal itu bisa dilakukan, indonesia akan berada fase tatanan politik yang lebih dewasa dan matang. Karenanya, Bawaslu harus secara lugas mengupayakan data dan informasi yang berasal dari laporan dan juga keterangan Hasto, demi mmemastikan pelaksanaan pemilu 2019 bebas dari fitnah dan hoaks.
"Dengan bebas dari fitnah dan hoaks, maka diharapkan pilpres dan pileg 2019 ini akan berisi debat dan adu gagasan serta program yang mana akan mengantarkan publik lebih obyektif dalam menilai siapa yang paling baik untuk dipilih," bebernya.
Baginya, kotak pandora terkait hoaks dan fitnah yang diarahkan ke pasangan Jokowi-Ma’ruf yang dilakukan secara sistematis harus dibongkar. Ukuran keberhasilannya akan bisa terlihat nanti.
"Yakni berhentinya serangan hoaks dan fitnah ataupun setidaknya berkurang dan diisi oleh adu gagasan dan program," kata dia. /Sumber
