masukkan script iklan disini
Kalau tidak bikin heboh bukan Anies Baswedan namanya. Meski yang menghebohkan itu hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang petinggi. Setelah awal Januari 2020 beliau menghebohkan Indonesia dengan Banjir yang menggenangi beberapa wilayah Jakarta, Gubernur Anies Baswedan di pertengahan Januari 2020 malah membuat sebuah kejutan baru: Merevitalisasi Monas dengan langkah awal menebang pepohonan di salah satu sudut kawasan Monas. Berita heboh terakhir, rencana Pemprov DKI soal Revitalisasi Monas ini batal dilanjutkan.
Seusai menggelar rapat bersama DPRD DKI, Pemerintah Provinsi Jakarta akhirnya sepakat menghentikan rencana Revitalisasi Monas. Masih berdasarkan hasil rapat koordinasi itu, besok Rabu, 29 Januari 2020 adalah hari pemberhentian proyek Revitalisasi Monas.
Revitalisasi Monas Akhirnya Dihentikan
Alasan utama Pemberhentian Revitalisasi Monas ini karena proyek yang menelan biaya hampir Rp. 140 Miliar ini ternyata belum mendapat ijin dari Menteri Sekretaris Negara. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka menjadi dasar permintaan tersebut.
Seperti dilansir dari Detik.com, dalam Kepres 25/1995, ada pembentukan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Ketua Komisi Pengarah merangkap anggota adalah Menteri Negara Sekretaris Negara (Mensesneg). Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta ditempatkan sebagai Sekretaris Komisi Pengarah merangkap anggota.
Karena proyek Revitalisasi Monas ini belum mendapat ijin dari Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dalam hal ini adalah Menteri Sekretaris Negara, maka proyek revitalisasi monas ini adalah proyek bodong. Tanpa ijin dan harus dihentikan.
Seusai menggelar rapat bersama DPRD DKI, Pemerintah Provinsi Jakarta akhirnya sepakat menghentikan rencana Revitalisasi Monas. Masih berdasarkan hasil rapat koordinasi itu, besok Rabu, 29 Januari 2020 adalah hari pemberhentian proyek Revitalisasi Monas.
 |
| photo kompas.com |
Alasan utama Pemberhentian Revitalisasi Monas ini karena proyek yang menelan biaya hampir Rp. 140 Miliar ini ternyata belum mendapat ijin dari Menteri Sekretaris Negara. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka menjadi dasar permintaan tersebut.
Seperti dilansir dari Detik.com, dalam Kepres 25/1995, ada pembentukan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Ketua Komisi Pengarah merangkap anggota adalah Menteri Negara Sekretaris Negara (Mensesneg). Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta ditempatkan sebagai Sekretaris Komisi Pengarah merangkap anggota.
Karena proyek Revitalisasi Monas ini belum mendapat ijin dari Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dalam hal ini adalah Menteri Sekretaris Negara, maka proyek revitalisasi monas ini adalah proyek bodong. Tanpa ijin dan harus dihentikan.
